Meningkatkan kompetensi aparatur birokrasi Melalui pendidikan di universitas terbuka (UT)

                                                   PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT

Meningkatkan kompetensi aparatur birokrasi

Melalui pendidikan di universitas terbuka (UT)

Disampaikan pada Upacara Penyerahan Ijazah

di Kupang Tanggal 2-4 September 2013

Oleh:

Liestyodono BI (FISIP-UT)

liestyodono@ut.ac.id

Ringkasan

Kemampuan aparatur birokrasi dalam memberikan pelayanan dan menyejahterakan masyarakat merupakan salah satu ukuran keberhasilan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah. Pada kenyataannya kinerja aparatur birokrasi belum seperti yang diharapkan, dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pemberi layanan masyarakat belum optimal. Peningkatan kompetensi aparatur birokrasi sebagai upaya meningkatkan kinerja aparatur merupakan  faktor penentu keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Kinerja aparatur birokrasi yang berorientasi pada kualitas unggul mensyaratkan peningkatan pendidikan, keahlian dan keterampilan sesuai dengan perkembangan yang dihadapi. Kompetensi yang diharapkan dikuasai oleh aparatur birokrasi adalah mampu menganalisis masalah-masalah yang berkembang di masyarakat, dan mampu memecahkannya dalam praktek penyelengaraan pemerintahan daerah.

UT sebagai perguruan tinggi menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Istilah jarak jauh berarti pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan media, baik media cetak (modul) maupun non-cetak (audio/video, komputer/internet, siaran radio dan televisi). Makna terbuka adalah tidak ada pembatasan usia, tahun ijazah, masa belajar, waktu registrasi, dan frekuensi mengikuti ujian.  Tugas pokok dan fungsi aparatur birokrasi yang bekerja di tingkat kabupaten dan kota sejalan dengan salah satu tujuan pembelajaran di UT yaitu memberikan layanan pendidikan tinggi bagi mereka, yang karena bekerja atau karena alasan lain, tidak dapat melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi tatap muka. UT memberikan kesempatan yang sangat luas kepada semua lapisan masyarakat termasuk para lulusan setingkat SMU atau yang sederajat, mereka yang berhenti mengikuti pendidikan di tengah jalan, baik pada jenjang Diploma maupun Strata atau mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke pendidikan maupun ke strata yang lebih tinggi secara tatap muka, tanpa batasan usia, tempat tinggal, serta tahun kelulusan.

PENDAHULUAN

Masalah yang dihadapi  pemerintah saat ini adalah keterbatasan aparatur pemda yang berkualitas, ini menjadi suatu fenomena yang sekaligus menjadi masalah utama yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia. Pemda sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dituntut adanya perubahan visi, misi, strategi, yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Pemda semakin dituntut kesiapannya dalam merumuskan peraturan daerah, merencanakan pembangunan daerah yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi, serta memberikan pelayanan prima kepada masyarakat. Di sisi lain dituntut pula  menciptakan kondisi yang kondusif bagi tumbuh berkembangnya kreativitas dan inovasi masyarakat dalam mengelola dan menggali potensi yang ada, sehingga dapat menghadirkan nilai tambah ekonomis bagi masyarakatnya. Pada kenyataannya kinerja aparatur pemda  belum seperti yang diharapkan. Belum optimalnya kinerja aparatur pemda dalam menjalankan tugas dan fungsinya,  ditunjukkan masih banyaknya keluhan-keluhan yang disampaikan masyarakat atas  pelayanan yang diberikan  pemda selama ini.

Aparatur birokrasi dalam kedudukan selaku pelayan publik, maka dalam menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah ditujukan untuk memberikan pelayanan terhadap masyarakat. Dengan demikian untuk mencapai tujuan pemerintahan daerah harus dibarengi dengan peningkatan kinerja pelayanan publik. Dalam konteks otonomi daerah, konsep pengukuran kinerja merupakan salah satu tolok ukur kemampuan aparatur  pemerintah daerah (Pemda) dalam melaksanakan kewenangannya.

Salah satu ukuran keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah semakin mampunya pemda dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan membawa kondisi masyarakat ke arah kehidupan yang lebih baik. Namun demikian, realitas yang terjadi pada era otonomi dan desentralisasi yang muatannya sarat akan nilai-nilai demokrasi dan transparansi ini cenderung sering menghadirkan permasalahan yang kompleks di daerah. Dimana pada era tersebut, proses politik berjalan seperti lebih cepat dari pada kemampuan untuk mengelola manajemen pemerintahan daerah yang otonom.

Dengan demikian dapatlah dipersepsikan kedalam beberapa hal yang sangat esensial, bahwa pemerintah daerah sudah seharusnya menganut paradigma berorientasi pada kepentingan masyarakat (customer driven) dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat luas, mempersiapkan seluruh perangkat untuk memenuhi paradigma tersebut secara sistemik ( sejak masukan-proses-keluaran-hasil/dampaknya), sehingga terwujud pelayanan publik yang berkualitas (yang sedapat mungkin berwujud, handal, tanggap, aman dan penuh empati dalam pelaksanaannya). Untuk itu diperlukan aturan main yang tegas, lugas dan adaptif terhadap tuntutan perkembangan lingkungan, yang cirinya selalu berubah dengan cepat dan kadang penuh dengan ketidak pastian. Disinilah terletak’seni dan ilmu pelayanan’ yang harus dikembangkan pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat, harus ada integrasi antara seluruh stakeholders pembangunan. (Ibrahim,2006:18).

Untuk mengatasi masalah tersebut menuntut kinerja aparatur birokrasi yang kompetetif dengan kualitas unggul. Kinerja aparatur birokrasi yang berorientasi pada kualitas unggul mensyaratkan peningkatan pendidikan serta keahlian sesuai dengan perkembangan yang dihadapi. Seseorang akan mampu melakukan suatu tindakan apabila memang ada kekuasaan untuk mengerahkan dan menggerakkan dayanya. Kemampuan seseorang menurut Mc Clelland (dalam Gibson,1996:208) merupakan suatu keperluan yang dipelajari dari budaya masyarakat dan diperoleh melalui pendidikan dan pelatihan. Selanjutnya Thoha ( 1988:316) mengemukakan bahwa kemampuan merupakan salah satu unsur dalam kematangan berkaitan dengan pengetahuan dan ketrampilan yang diperoleh dari pendidikan, latihan dan pengalaman.

APA ITU KOMPETENSI APARATUR BIROKRASI?

            Kemampuan aparatur birokrasi merupakan pilar penyangga bangunan birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itulah maka diperlukan adanya langkah-langkah dalam upaya pengembangan orientasi perolehan atau kualifikasi yang berhubungan dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan, agar aparatur birokrasi dapat berperan secara optimal dalam penyelenggaraan pemerintahan. Birokrasi sendiri diartikan sebagai sebagai pekerjaan menjalankan pemerintahan oleh orang-orang yang memerintah secara profesional, inilah esensi dari birokrasi (Albrow,2005:9).

Mulyasa (2003:38), mengadopsi pendapat McAhsan mengemukakan bahwa kompetensi: “…is a knowledge, skills, and abilities or capabilities that a person achieves, which become part of his or her being to the extent he or she can satisfactorily perform particular cognitive, affective, and psychomotor behaviors”. Dalam hal ini, kompetensi diartikan sebagai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi bagian dari dirinya, sehingga ia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.

Lebih luas dari pendapat diatas, Sofo (1999:123) mengemukakan “A competency is composed of skill, knowledge, and attitude, but in particular the consistent applications of those skill, knowledge, and attitude to the standard of performance required in employment”.  Dengan kata lain kompetensi tidak hanya mengandung pengetahuan, keterampilan dan sikap, namun yang penting adalah penerapan dari pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan tersebut dalam pekerjaan.

Dari berbagai disiplin ilmu maupun dari para peneliti memberikan definisi mengenai kompetensi dengan ungkapan bahasa yang berbeda-beda, namun makna yang terkandung dalam ungkapan itu pada hakekatnya sama. Kompetensi merupakan karakteristik pribadi seseorang yang menyangkut fungsi, peran, tugas, keterampilan, kemampuan atau sifat-sifat pribadi seseorang, yang mendasari seseorang untuk mampu menunjukkan suatu prestasi kerja yang baik dalam bidang pekerjaan, peran dan situasi tertentu.

Pembinaan sumberdaya aparatur birokrasi merupakan bagian integral dari kepentingan untuk meningkatkan kualifikasi aparatur birokrasi sesuai dengan tuntutan masyarakat. Siagian (1994:179) telah menegaskan pentingnya pembinaan kualitas sumber daya aparatur birokrasi yang dianggap memegang posisi sentral dalam organisasi birokrasi. Pembinaan sumberdaya aparatur birokrasi mencakup faktor-faktor kualifikasi, keterampilan, jumlah, kemampuan pelaksanaan tugas dan masa kerja. Sejalan dengan hal tersebut diatas, Robbins (2001:45-49) menyatakan bahwa kapasitas individu dalam menjalankan tugas pekerjaannya didasarkan pada kemampuan intelektual dan kemampuan phisik (intelectual and physical abilities).

Dalam hubungannya dengan hal tersebut, perlu digarisbawahi pentingnya perolehan atau kualifikasi sumberdaya aparatur birokrasi yang menyangkut faktor profesionalisme, ekspertasi, spesialisasi dan kapabilitas dalam pemilihan alternatif dan penanganan informasi kebijakan. Selanjutnya juga ditawarkan konsep yang disebut sebagai konsep alternatif teknokrasi. Konsep ini merujuk kepada acuan-acuan orientasi profesional dan keahlian. Secara lebih rinci diungkapkan hal-hal yang mengacu kepada perlunya kehadiran analis-analis birokrasi yang mampu membantu menyiapkan pengolahan informasi kebijakan. Serta ditambahkan pula bahwa birokrasi yang profesional, ahli dan spesialis, performansinya selalu ditandai oleh adanya kemampuan-kemampuan di bidang analisa tinjauan ulang, analisa dampak silang dan penerjemahan nilai-nilai.

Pandangan Harmon dan Mayer (1986:207), membahas perlunya kapasitas sumber daya manusia (aparatur) untuk menopang proses manajemen pemerintahan yang demokratik dan secara politis dinilai akuntabel yang melengkapi perolehan-perolehan teknis yang harus dipunyai oleh para pengemban amanat tanggungjawab publik. Adapun perolehan-perolehan harapan (achievements) pertama-tama adalah kemampuan pencitraan hal-hal yang bersifat mentalistik (mental construct/image) yang perlu dioperasionalkan dalam wujud tampilan moralis yang kompleks yang dapat memandu tindakan pejabat yang berupa tanggungjawab publik (public responsibility). Konsep anjuran itulah yang kemudian disebut sebagai kepedulian intra organisasional (intra organizational concern) yang dipasang dalam kolom normatif yang nantinya dapat memandu tindakan responsif aparat. Konsep tersebut sangat bertalian dengan isu etika profesional (professional ethic) yang digunakan memandu tindakan yang korek bagi penunaian dharma pemerintahan oleh para birokrat yang selanjutnya disebut sebagai kode etika profesi bagi suatu entitas kelembagaan birokrasi publik modern

Hasil temuan analisis diagnostik Departemen Dalam Negeri (2002), menemukan adanya gejala yang berkaitan dengan penanganan masalah moral, perilaku dan profesionalisme aparatur birokrasi, sebagai berikut:

1)    Sumber daya aparatur pemerintahan daerah yang terdiri dari korps pamong praja daerah dalam kenyataan belum mempunyai kedewasaan sosial politik.

2)    Sumber daya aparatur pemerintahan daerah belum mempunyai pengalaman memadai dan kurang profesional dan jauh dari memuaskan untuk menangani isu-isu otonomi daerah.

3)    Aparatur pemerintahan daerah belum dapat memposisikan dirinya non-partisan dan cenderung dikooptasi oleh kekuatan politik tertentu.

MENGAPA KOMPETENSI PERLU DITINGKATKAN?

            Menurut Spencer dan Spencer (1993: 9-11), kompetensi dibentuk oleh lima hal, yaitu motif (motive), watak (traits), konsep diri (self concept), pengetahuan (knowledge), dan keterampilan (skill). Motif dan watak merupakan kompetensi inti atau kompetensi sentral, sedang pengetahuan dan keterampilan disebut sebagai kompetensi individu yang bersifat “intent”  yang mendorong untuk digunakannya pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki.

Berbeda dengan konsepsi Spencer, Robbins (1998:45-49) mengungkapkan bahwa kompetensi seseorang erat berkaitan dengan kecerdasan yang dimilikinya. Oleh karena itu, kompetensi seseorang pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kompetensi pribadi dan kompetensi sosial. Kompetensi pribadi meliputi kesadaran diri, pengaturan diri, dan motivasi. Sedang kompetensi sosial meliputi empati dan keterampilan sosial. Pada intinya Robins menyatakan bahwa kapasitas individu dalam menjalankan tugas pekerjaannya didasarkan pada kemampuan intelektual dan kemampuan phisik (intelectual and physical abilities).

Perhatian terhadap unsur manusia (human nature) selanjutnya telah melahirkan kepentingan untuk melakukan secara sistematis desain sistem sumber daya manusia atau human system design agar dengan demikian birokrasi publik semakin berfungsi dan berperilaku layak dalam hal memenuhi harapan dan aspirasi publiknya. Dalam hubungannya dengan ini Pucik (1993:109) telah memberikan perhatiannya tentang pentingnya pengembangan bakat-bakat kecakapan, kapabilitas, perangai, mentalitas dan penyelarasan tingkah laku (human talents,skill ability, traits, mentality and behavioral adjustment) untuk mengimbangi penataan pajangan struktur dan fungsi yang elegan yang telah dikemukakan. Untuk itu diperkenalkan konsep yang disebut sebagai isu lunak manusia (soft people issue) melalui upaya-upaya proaksi, koopsi dan adaptasi.

Sedangkan Suradinata (1997:17) menggarisbawahi perlunya pembinaan dimensi afektif disamping kognitif dan psikomotorik yang berupa keterampilan dan pengalaman. Kesatuan keperibadian yang utuh dari perilaku kebijakan perlu dibina agar terdapat keseimbangan antara kepakaran, keterampilan, pengalaman dan sikap mental. Pembinaan sumber daya aparatur birokrasi perlu secara sinergis memadukan aspek-aspek mental spiritual, sikap tata pikir, profesionalitas, rasionalitas, dan ketrampilan dalam rangka pengembangan jiwa patriot.

Lebih lanjut dalam pembahasan Staw (1989:235) sifatnya melengkapi bahasan tersebut datas yang intinya mengetengahkan perlunya penyertaan unsur-unsur kreativitas, terutama dalam hubungannya dengan penunaian dharma bakti tugas-tugas luhur yang dikembangkan dari potensi bakat-bakat intrinsik individu yang melengkapi jalur-jalur kognisi pribadi yang disebut dengan istilah teknis sebagai keahlian kreatif relevan (creative relevant skill). Pendekatan psikologi humanistik ini telah berhasil menyoroti alternatif perilaku personalitas. Semakin spesifik dan mendalam Gartson (1983:22), mengamanatkan bahwa intervensi bina sumber daya insani dimasa mendatang kiranya dapat menyentuh secara mendalam dimensi-dimensi sikap, perilaku, etos kerja dan derajat pengabdian yang disebut sebagai kewajiban afirmatif yang perlu ditata secara proaktif.

Lebih jauh dari pembahasan diatas adalah yang dikemukakan oleh Burn (1994:17), telah menggarisbawahi pentingnya daerah jejaring kerja lembaga-lembaga publik lokal dengan memajang konsep-konsep unggulan dimaksud (network of local agency in public affairs). Akuisisi mentalitas pegawai/pejabat dengan standar-standar perilaku yang mampu membawa kapabilitas birokrasi tidak hanya bersifat proaktif, kooptif dan adaptif semata-mata, akan tetapi bahkan diharapkan lebih jauh mereka mampu bertindak reaktif dan responsif, sehingga organisasi publik mampu menjadi pemegang peran penyelenggara negara yang penting dengan pilihan cara dalam menanggapi dinamika proses politik yang dinamik dan berkembang.

Dengan pembahasan tersebut diatas, peningkatan kompetensi aparatur pemda sebagai upaya meningkatkan kualitas manajemen publik telah dianggap sebagai faktor penentu bagi keberhasilan pelaksanaan kegiatan pemerintahan daerah. Upaya dimaksud dapat dilaksanakan dengan cara seleksi dimensi-dimensi yang relevan dan substansi faktor normatif, dengan memperhatikan konsep-konsep sebagai berikut: penggunaan otoritas yang menguntungkan kepentingan publik yang tulus, terbuka, disiplin, etis dan berkarakter moral; pemikiran modern, profesional, dan performa  serta budaya kerja unggulan.

APA PERAN UT  DALAM MENINGKATKAN KOMPETENSI?

UT adalah Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia yang merupakan satu-satunya Perguruan Tinggi yang menggunakan Sistem Belajar Jarak Jauh dan Terbuka. Sistem belajar jarak jauh dan terbuka telah terbukti efektif untuk meningkatkan daya jangkau dan pemerataan kualitas pendidikan baik di mancanegara maupun di Indonesia.  UT memberikan kesempatan yang sangat luas kepada semua lapisan masyarakat termasuk para lulusan setingkat SMU atau yang sederajat, mereka yang berhenti mengikuti pendidikan di tengah jalan, baik pada jenjang Diploma maupun Strata atau mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke pendidikan maupun ke strata yang lebih tinggi secara tatap muka, tanpa batasan usia, tempat tinggal, serta tahun kelulusan.

1.    Tawaran Program studi beragam

UT memiliki empat fakultas, yaitu Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP), Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP), Fakultas Ekonomi (FEKON), dan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA),  dengan beberapa jenjang pendidikan, yaitu : Program Sarjana (S2), Program Sarjana (S1), Program Diploma  II,III dan IV dan Program Sertifikat.

2.    Sistem pembelajaran

UT menerapkan sistem belajar jarak jauh dan terbuka. Istilah jarak jauh berarti pembelajaran tidak dilakukan secara tatap muka, melainkan menggunakan media, baik media cetak (modul) maupun non-cetak (audio/video, komputer/internet, siaran radio dan televisi). Makna terbuka adalah tidak ada pembatasan usia, tahun ijazah, masa belajar, waktu registrasi, dan frekuensi mengikuti ujian. Batasan yang ada hanyalah bahwa setiap mahasiswa UT harus sudah menamatkan jenjang pendidikan menengah         atas (SMA atau yang sederajat).

3.    Cara belajar

Mahasiswa UT diharapkan dapat belajar secara mandiri. Cara belajar mandiri menghendaki mahasiswa untuk belajar atas prakarsa atau inisiatif sendiri. Belajar mandiri dapat dilakukan secara sendiri ataupun berkelompok, baik dalam kelompok belajar maupun dalam kelompok tutorial. UT menyediakan bahan ajar yang dibuat khusus untuk dapat dipelajari secara mandiri. Selain menggunakan bahan ajar yang disediakan oleh UT, mahasiswa juga dapat mengambil inisiatif untuk memanfaatkan perpustakaan, mengikuti tutorial baik secara tatap muka maupun melalui internet, radio, dan televisi, serta menggunakan sumber belajar lain seperti bahan ajar berbantuan komputer dan program audio/video. Apabila mengalami kesulitan belajar, mahasiswa dapat meminta informasi tentang bantuan belajar kepada Unit Program Belajar Jarak Jauh Universitas Terbuka (UPBJJ-UT) setempat.

4.    Jaringan Kemitraan

Dalam penyelenggaraan pendidikan, UT bekerja sama dengan semua perguruan tinggi negeri dan sejumlah perguruan tinggi swasta serta instansi yang relevan yang ada di Indonesia. Untuk memberikan layanan pendidikan secara optimal kepada mahasiswa yang  tersebar di seluruh penjuru tanah air dan di luar negeri, UT bekerja sama dengan instansi lain seperti Bank BRI, Bank BTN, Bank Mandiri, TV-Edukasi, Radio Republik Indonesia (RRI), Radio Siaran Pemerintah Daerah, Radio Siaran Swasta Niaga, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, IGTKI  (Ikatan Guru Taman Kanak-kanak Indonesia), Atase Pendidikan KBRI, Perpustakaan Nasional RI dan Perpustakaan Daerah, Arsip Nasional, Koperasi Karunika, dan PT Pos Indonesia.

 Tutorial

Tutorial adalah layanan bantuan belajar bagi mahasiswa UT. Dalam tutorial, kegiatan belajar dilakukan di bawah bimbingan tutor sebagai fasilitator. Tutorial membahas dan mendiskusikan hal-hal yang dianggap sulit dan sangat penting dikuasai mahasiswa.Tutorial meliputi tutorial tatap muka (TTM) dan tutorial online (Tuton).

5.    Praktek dan praktikum

Beberapa mata kuliah yang ditawarkan mewajibkan praktek atau praktikum. Praktek adalah kegiatan yang menuntut mahasiswa untuk menerapkan konsep, prinsip, prosedur, dan keterampilan dalam situasi nyata atau buatan secara terprogram dan terbimbing atau mandiri. Praktikum adalah kegiatan yang menuntut mahasiswa untuk melakukan pengamatan, percobaan, atau pengujian suatu konsep atau prinsip materi mata kuliah yang dilakukan di dalam atau di luar laboratorium. Kegiatan praktek atau praktikum dilaksanakan di bawah bimbingan instruktur/supervisor/pembimbing. Pelaksanaan praktek dan praktikum harus dilakukan mahasiswa secara berkelompok dengan menggunakan fasilitas kit, dry lab pada http://student.ut.ac.id/ atau laboratorium mitra. Dalam melaksanakan kegiatan praktek dan praktikum mahasiswa harus berkoordinasi dengan UPBJJ.

6.    Evaluasi hasil belajar

Hasil belajar mahasiswa UT diukur melalui pengerjaan tugas dan partisipasi dalam kegiatan TTM atau Tuton, Praktek atau Praktikum, Ujian Akhir Semester (UAS), dan Tugas Akhir Program (TAP), serta Karya Ilmiah. Sebagai latihan untuk persiapan UAS, mahasiswa dapat mengakses latihan mandiri (LM) secara online melalui http://student.ut.ac.id/repository. LM tidak memberikan kontribusi terhadap nilai akhir mata kuliah.

7.    Ijazah dan transkrip nilai

Ijazah merupakan tanda bukti sah bagi mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dari suatu Program Studi dalam jenjang pendidikan tinggi tertentu, sedangkan sertifikat merupakan tanda bukti bahwa yang bersangkutan telah menyelesaikan suatu pendidikan kemahiran tertentu. Transkrip nilai adalah daftar nilai dan IPK terakhir yang sah. Mahasiswa berhak memperoleh ijazah/sertifikat dan transkrip nilai setelah SK Dekan atau SK Direktur Pascasarjana tentang Penetapan Kelulusan dan SK Rektor tentang Pengukuhan Kelulusan diterbitkan.

8.    Cuti akademik

Cuti akademik merupakan salah satu kemudahan yang diberikan kepada mahasiswa karena suatu alasan tidak dapat mengikuti perkuliahan atau proses belajar. Mahasiswa yang mengambil cuti akademik empat masa registrasi berturut-turut, status data kemahasiswaannya akan berubah menjadi mahasiswa  non aktif. Konsekuensi sebagai mahasiswa non aktif adalah mahasiswa yang bersangkutan tidak mendapatkan layanan akademik seperti mahasiswa aktif.

9.    Alih kredit

Alih kredit merupakan pengakuan terhadap pengalaman belajar dan kelulusan mata kuliah yang telah diperoleh mahasiswa dari suatu perguruan tinggi.

10. Masa studi

Masa studi atau lama belajar di UT bergantung pada kemampuan belajar dan waktu belajar masing-masing mahasiswa. Sebagai contoh, untuk da­pat menyelesaikan program studi S1 Administrasi Negara, mahasiswa harus menempuh sejumlah mata kuliah yang telah ditentukan dengan beban studi keseluruhan 144 sks. Bila setiap masa registrasi mahasiswa mampu menempuh dan lulus 18 sks, maka yang bersangkutan dapat menyelesaikan studi dalam waktu 8 masa registrasi atau sekitar 4 tahun.

11. Pelayanan mahasiswa

Pelayanan mahasiswa diberikan dalam bentuk layanan informasi, bantuan belajar, bimbingan akademik, administrasi akademik, keluhan pelanggan, dan perpustakaan. Layanan ini dimaksudkan untuk membantu mahasiswa mengatasi masalah akademik dan administrasi akademik yang dihadapi selama belajar di UT.

12. Layanan bantuan belajar

Layanan bantuan belajar meliputi penyediaan bahan ajar suplemen dan tutorial. Bahan ajar suplemen adalah bahan ajar tambahan yang bertujuan antara lain untuk memperjelas materi dari modul yang sulit dipahami, memperbaiki materi yang telah kadaluwarsa dari bahan ajar cetak yang belum direvisi dan memperkaya sumber bacaan. Bahan ajar suplemen dapat diakses melalui http://www.ut.ac.id/ menu UT open courseware.  Pembahasan tentang tutorial dapat dilihat pada BAB IV Tutorial.

13. Kegiatan kemahasiswaan

Kegiatan kemahasiswaan berfungsi untuk melengkapi kegiatan akademik dalam mencapai tujuan Pendidikan Nasional. Ruang lingkup kegiatan ini antara lain meliputi bidang penalaran dan keilmuan, minat, bakat, dan kegemaran, serta pengabdian kepada masyarakat, baik yang dilaksanakan di UT Pusat maupun di UPBJJ-UT.

STRATEGI ATAU CARA PENDEKATAN.

Dari studi kelayakan, dapat disimpulkan bahwa peluang aparatur birokrasi sangat berpotensi untuk mengikuti pendidikan di UT. Aspek materi yang mendukung ditinjau dari masa kerja, golongan kepegawaian, usia responden, latar belakang pendidikan akhir, minat. Sistem pendidikan dilakukan dengan sistem pendidikan jarak jauh sesuai dengan potensi dan keberadaan pasar. Program Sertifikat dan Diploma/Sarjana tidak melakukan tes seleksi bagi calon peserta. Asumsi yang digunakan adalah bahwa program pendidikan di UT dengan Sistem Pendidikan Jarak Jauh (SPJJ) menuntut kemandirian peserta. Layanan bantuan belajar dikembangkan dalam bentuk tutorial baik tatap muka maupun on-line, pembimbingan akademik dan program elektronik lain yang mendukung. Peserta dikenalkan dengan layanan bantuan belajar, jenis dan manfaatnya pada awal program melalui kegiatan pengenalan program.

Rentang usia diantara peserta di satu sisi mempunyai akibat positif dalam hal melatih peserta bersosialisasi, berinteraksi, berkomunikasi, dan berorganisasi dengan orang pada jenjang usia yang berbeda. Disamping itu, perbedaan usia juga menyebabkan perbedaan cara pemahaman materi. Dengan mengetahui dan membandingkan beberapa pendekatan yang digunakan, dengan memperkaya alternatif pendekatan diantara peserta. Di sisi lain, adanya rentang usia ini mengakibatkan daya tangkap peserta terhadap materi juga berbeda. Untuk itu, Program telah mengantisipasi hal tersebut dengan mengembangkan multi media sebagai alternatif pendukung yang digunakan untuk menyampaikan materi. Multi media tersebut adalah :

a.     Tercetak, dikembangkan untuk peserta yang efektif menggunakan cara belajar dengan membaca,

b.     Audio BMP, dikembangkan untuk peserta yang lebih mudah memahami materi melalui pendengaran,

c.     Audio Video, dikembangkan untuk peserta yang lebih mudah memahami materi secara visual,

d.     Audiografis, dikembangkan untuk peserta yang lebih menguasai materi dengan mendengar sambil membaca,

e.     Computer Assisted Instructional (CAI), dikembangkan untuk peserta yang membutuhkan interaksi langsung dengan materi.

Program pendidikan di UT menyaratkan adanya interaksi, dan eksplorasi bagi peserta sehingga ilmu yang diberikan dapat diterima dengan optimal. Menyadari hal ini, maka program melakukan upaya yang komprehensif dan terpadu, melalui:

a.     Tutorial Tatap Muka (TTM);

b.     Tutorial online (Tuton);

c.     Bimbingan Akademik;

d.     Latihan Mandiri;

e.     Kit Tutorial;

f.      Sky LBS-TV

g.     Materi Pengayaan Mata Kuliah;

h.     Ujian online;

i.       Registrasi online;

j.       Toko Buku Online;

k.     Fasilitas pendukung lainnya.

PENUTUP

Untuk mendukung aparatur birokrasi yang lebih berdaya, perlu dilakukan upaya peningkatan kompetensi. Dengan demikian pengetahuan teoritik sangat penting, yang dengan pengetahuan itu kemampuan penalaran seseorang dianggap berkembang sedemikian rupa, sehingga kemampuan intelektual tersebut dapat dicurahkan dengan jelas, karena itu profesionalisme dibutuhkan dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah  yang mampu memadukan teori dengan prakteknya.Tugas pokok dan fungsi aparatur birokrasi yang bekerja di tingkat kabupaten dan kota sejalan dengan salah satu tujuan pembelajaran di UT yaitu memberikan layanan pendidikan tinggi bagi mereka, yang karena bekerja atau karena alasan lain, tidak dapat melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi tatap muka. UT memberikan kesempatan yang sangat luas kepada semua lapisan masyarakat termasuk para lulusan setingkat SMU atau yang sederajat, mereka yang berhenti mengikuti pendidikan di tengah jalan, baik pada jenjang Diploma maupun Strata atau mereka yang tidak dapat melanjutkan pendidikan ke pendidikan maupun ke strata yang lebih tinggi secara tatap muka, tanpa batasan usia, tempat tinggal, serta tahun kelulusan.  

 

 

DAFTAR PUSTAKA

Albrow,Martin.2005. Birokrasi. Alih Bahasa Rusli Karim dan Totok Daryanto. Yogyakarta: PT Tirta Wacana. Cetakan III.

Ibrahim,Amin.2006, Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya,             Bandung : Unpad.

Burn, JP. 1994. Assian Civil Service System: Improving Efficiency and Productivity. Times Academic Press. Singapore.

Gartson, David and Debra Steward. 1983 Organization Behaviour and Public Management. Marcell Dekker Inc.New York.

Gibson, L. James., John. M. Ivancevich, & James H. .Jr. Donnely. 1986. Organisasi-Perilaku, Struktur, Proses. Terjemahan Jorban Wahid. Jakarta: Erlangga.

Harmon, Michael and Richard T,Mayer. 1986. Organization Theory for Public Administration. Little Brown and Co. Toronto.

Mulyasa,E. 2003. Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik, dan Implementasi. Bandung : Remaja Rosda Karya.

Pucik, Vladimir,et al.1993. Globalizing Management 4: Creating and Leading Competitive Organization, John Willey and Sons,Singapore.

Robbins, Stephen P.2001.Organization Behavior, Concept, Controversies, Aplications. New Jersey : Prentice Hall International. Inc. 9th Edition..

Siagian, Sondang P. 1994. Patologi Birokrasi-Analisis, Identifikasi dan terapannya, Jakarta : Ghalia Indonesia.

________________ 1995. Organisasi, Kepemimpinan dan Perilaku Administrasi. Jakarta : Gunung Agung.

________________.2000. Teori Pengembangan Organisasi. Jakarta: Bumi Aksara.

Sofo. Francesco, (1999). Human Resource Development, Perspective, Roles and Practice Choice. Business  and Professional Publishing, Warriewood, NWS

Spenser, Lyle M.JR. & Signe M. Spenser.1993. Competence at Work. Models for Superrior Performance. John Willey & Sons Inc.

Suradinata, Ermaya. 1996. Manajemen SDM Orientasi Masa Depan. Bandung : Ramadhan.

Staw, Barry M.1989. Psychological Dimensions of Organizational Behaviour. Maxwell Mac Millan. New York.

Toha, Miftah. 1988. Pembinaan Organisasi : Proses Diagnosa dan Intervensi. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.

___________. 2002. Perpektif Perilaku Birokrasi. Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara. Jakarta : PT Radja Grafindo Persada.

___________. 2003. Perilaku organisasi. Konsep dasar dan Aplikasinya. .Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Nomor. 32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2007,Tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan.

Miftah Thoha, Birokrasi dan Politik di Indonesia, Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2003.

Mustopadidjaja AR, Administrasi Negara, Demokrasi dan Masyarakat Madani, Jakarta : LAN, 1999.

Sedarmayanti, Good Governance, Kepemerintahan yang Baik dalam rangka otonomi Daerah, Bandung : Mandar Maju, 2003.

Turner, Mark and Hulme, David, Governance, 1997, Administration and Development Making The State Work, Macmillan Press LTD, London.

Mark Turner dan David Hulme, 1997, Governance, Administration, and Development, Kumarian, Connecticut USA

Warsito & Teguh Yuwono, ed. , Otonomi Daerah, Capacity Building dan Penguatan Demokrasi Lokal, Semarang : Puskodak, 2003.

Yunan Syaifullah,dkk, Membangun Masyarakat Madani, Yogyakarta: Aditya Media, 1999.

Yuwono, Teguh (ed), 1997, Manajemen Otonomi Daerah Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru, CLOGAPPS Diponegoro University, Semarang.

SMERU Research Institute (SMERU). Juni 2002. “Dampak Desentralisasi dan Otonomi Daerah Atas Kinerja Pelayanan Publik: Kasus Kabupaten LombokBarat, Nusa Tenggara Barat.” Jakarta.

____. 2002. “Dampak Desentralisasi dan Otonomi Daerah Atas Kinerja Pelayanan

Publik: Kasus Kota Bandar Lampung, Lampung.” Jakarta (dalam proses penulisan).

____. January 2002. “Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Daerah: Kasus

Kabupaten Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur.” Jakarta.Lembaga Penelitian SMERU, Agustus 2002

John M. Bryson, 1991, Strategis Planning for Public and Non Profit Organizations, Jossey-Bass, San Fransico-Oxford.