ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK UNTUK APA?

ANALISIS KEBIJAKAN PUBLIK

untuk apa?

 

Oleh : Liestyodono B.Irianto.

Universitas Terbuka Jakarta

ABSTRAK

Analisis kebijakan publik sangat membantu untuk menghindarkan suatu kebijakan yang dibuat  hanya menggunakan pertimbangan sempit  atau pertimbangan kekuasaan semata. Dengan analisis kebijakan publik diharapkan dapat membantu  pemerintah agar  terhindar dari kegagalan menerapkan kebijakan publik, karena analisis kebijakan publik  memberikan  informasi dan argumen yang lebih komprehensif dan dapat diterima publik.

Kata kunci :  Analisis Kebijakan Publik

PENGANTAR

Beberapa saat setelah pemerintah mengumumkan kebijakan  tentang kenaikan harga Bahan Bakar Minyak ( BBM) , Harian Kompas tanggal 14 maret 2005, halaman 15 menurunkan berita tentang kesimpulan sebuah penelitian  bahwa: ”Kompensasi BBM tidak kurangi rakyat miskin”. Berdasarkan studi yang dilakukan Tim Indonesia Bangkit dengan model keseimbangan umum ( Computable general equilibrium/CGE) dengan metode recursive dynamic, penyaluran dana kompensasi dampak kenaikan harga bahan bakar minyak tidak akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Tim berkesimpulan bahwa pemerintah hendaknya tidak hanya mengacu pada satu hasil penelitian lembaga tertentu dalam menaikkan harga BBM, malainkan harus mempertimbangkan juga pendapat lembaga lain. DPR hendaknya menolak rencana APBN-P yang akan diajukan pemerintah karena perubahan subsidi BBM. Hingga harga BBM bisa kembali ke harga semula.

Dalam waktu yang tidak terlalu lama pada kasus yang berbeda,  harian Kompas Tanggal 16 Maret 2005, halaman 17 memberitakan bahwa:” DPRD bentuk Tim Kaji ulang RSUD jadi PT”. Baru berusia tujuh bulan,tiga peraturan daerah mengenai swastanisasi rumah sakit umum daerah (di Jakarta) akan dikaji lagi. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD ) DJI Jakarta memutuskan membentuk tim kecil untuk meninjau kembali produk DPRD periode 1999-2004. Padahal sebagian anggotanya masih duduk di kursi DPRD saat ini.

Pemerintah DKI Jakarta dan pihak rumah sakit dinilai tidak melakukan sosialisasi, produk perda ini juga dinilai dibuat secara mendadak di akhir masa tugas anggota DPRD lama.

Ketiga perda yang akan dikaji ulang adalah Perda Nomor13,14, dan 15, masing-masing memuat tentang swastanisasi RSUD Cengkareng - Jakarta Barat, RSUD Haji Pondok Gede , dan RSUD Pasar Rebo – Jakarta Timur.

Ketua Komisi E ( Bidang Kesejahteraan Rakyat) Dani Anwar mengatakan, pimpinan DPRD periode 2005 –2009 telah memutuskan akan membentuk tim kecil untuk mengkaji kembali ketiga perda tersebut. Dani juga termasuk salah satu anggota panitia perumus penyusunan perda tersebut.

Hal yang sama dilakukan oleh Departemen Kesehatan yang tengah mempersiapkan proses perubahan status kelembagaan 13 rumah sakit dari bentuk perusahaan jawatan ke bentuk badan layanan umum. Sementara dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Prof. Hasbullah Tabrany, mengatakan untuk meningkatkan profesionalisme di RSUD, tidak perlu mengubah bentuk RSUD menjadi PT. Tanpa harus mengubah bentuk, Pemprov DKI Jakarta cukup memberikan keleluasaan kepada RSUD untuk mengelola keuangannya sendiri agar RSUD tersebut bisa menjadi professional, namun pengelolaan keuangan itu harus diawasi dengan ketat.

Apa yang menarik untuk disimak dari kedua kasus diatas?

Disini seharusnya para  Analis Kebijakan Publik mempunyai peran yang sangat penting dalam memberikan rekomendasi kepada pembuat kebijakan, baik itu dilakukan sebelum ataupun sesudah kebijakan itu disahkan. Pertanyaan berikutnya adalah apakah peran tersebut saat ini sudah dilakukan oleh para analis kebijakan? Sudahkah dan atau maukah pembuat kebijakan memanfaatkan jasa para analis kebijakan publik sebagai dasar pengesahan kebijakan publik?

Apa arti Analisis Kebijakan Publik?

William N. Dunn (2000) mengemukakan bahwa analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan.

Weimer and Vining, (1998:1):  The product of policy analysis is advice. Specifically, it is advice that inform some public policy decision. Jadi analisis kebijakan publik  lebih merupakan nasehat atau bahan pertimbangan pembuat kebijakan publik yang berisi tentang masalah yang dihadapi, tugas yang mesti dilakukan oleh organisasi publik berkaitan dengan masalah tersebut, dan juga berbagai alternatif kebijakan yang mungkin bisa diambil dengan berbagai penilaiannya berdasarkan tujuan kebijakan.

Setiap jenis analisis kebijakan yang menghasilkan dan menyajikan informasi dapat dijadikan dasar oleh para pembuat kebijakan untuk menguji pendapat-pendapat mereka. Analisis kebijakan  mencakup kegiatan penelitian untuk menjelaskan atau memberikan wawasan terhadap problem atau isu yang mendahului untuk mengevaluasi program yang sudah selesai. Beberapa analisis bersifat informal yang tidak lebih hanya berupa pemikiran keras dan teliti, sedangkan lainnya memerlukan data yang luas, sehingga dapat dihitung dengan proses matematika yang rumit.(Quade,1984:4)

Analisis kebijakan publik mempunyai peran yang sangat penting untuk membantu seorang pembuat kebijakan dengan memberikan informasi yang diperoleh melalui penelitian dan analisis, memisahkan dan mengklarifikasi persoalan mengungkap ketidakcocokan tujuan dan upayanya, memberikan alternatif-alternatif baru dan mengusulkan cara-cara menterjemahkan ide-ide kedalam kebijakan-kebijakan yang mudah diwujudkan dan direalisasikan. Kontribusi utamanya untuk memberikan masukan-masukan terutama dengan memperhitungkan keutamaan dan kepekaan parameternya.

Analisis kebijakan publik bertujuan  memberikan rekomendasi untuk membantu para  pembuat kebijakan dalam upaya memecahkan masalah-masalah publik. Di dalam analisis kebijakan publik terdapat informasi-informasi berkaitan dengan masalah-masalah publik serta argumen-argumen tentang berbagai alternatif kebijakan, sebagai bahan pertimbangan atau masukan kepada pihak pembuat kebijakan.

Analisis kebijakan publik  seharusnya dilakukan  oleh badan independen di luar birokrasi pemerintahan, sehingga akan menghasilkan  analisis kebijakan publik yang bebas nilai ataupun kepentingan. Analisis kebijakan publik dapat dilakukan oleh biro konsultasi manajemen publik, kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi , ataupun dari lembaga-lembaga penelitian lainnya.

Apa perbedaan Kebijakan Publik dan Analisis Kebijakan Publik?

Kebijakan publik adalah arah tindakan yang dipilih oleh pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan ( Dye, 1975). Area studi meliputi segala tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan mempunyai pengaruh terhadap kepentingan masyarakat secara luas, misalnya kebijakan pemerintah tentang kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Secara garis besar kebijakan publik mencakup tahap-tahap perumusan masalah kebijakan, implementasi kebijakan dan Evaluasi kebijakan.

Analisis Kebijakan Publik berhubungan dengan penyelidikan dan deskripsi sebab-sebab dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan publik. Analisis kebijakan dapat menghasilkan informasi yang relevan dengan kebijakan pada satu, beberapa atau seluruh tahap dari proses kebijakan, tergantung pada tipe masalah yang dihadapi klien yang dibantunya. Analisis kebijakan dilakukan tanpa mempunyai pretensi untuk menyetujui atau menolak kebijakan. Jadi misalnya seorang pengamat kebijakan publik mengatakan bahwa kenaikan BBM akan menimbulkan inflasi dan keresahan masyarakat, maka sebenarnya ia sudah melakukan analisis kebijakan publik.

Seorang analis kebijakan publik akan memposisikan ilmunya sebagai sesuatu yang bebas nilai, analis bekerja atas kepentingan publik,  tanpa ada pengaruh kepentingan-kepentingan politik ataupun golongan. Jadi seorang analis dapat mengambil posisi netral dalam memperjuangkan kebijakan publik yang lebih baik dalam rangka menyelasaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.  

Lingkup kajian Analisis Kebijakan Publik

Analisis kebijakan publik berdasarkan kajian kebijakannya dapat dibedakan antara analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik tertentu dan sesudah adanya kebijakan publik tertentu.  Analisis kebijakan sebelum adanya kebijakan publik berpijak pada permasalahan publik semata sehingga hasilnya benar-benar sebuah rekomendasi kebijakan publik yang baru. Keduanya baik analisis kebijakan sebelum maupun sesudah adanya kebijakan mempunyai tujuan yang sama yakni memberikan rekomendasi kebijakan kepada penentu kebijakan agar didapat kebijakan yang lebih berkualitas.

Dunn (2000: 117) membedakan tiga bentuk utama analisis kebijakan publik:

(1)              Analisis Kebijakan Prospektif yang berupa produksi dan transformasi informasi sebelum aksi kebijakan dimulai dan diimplementasikan. Analisis kebijakan disini merupakan suatu alat untuk mensintesakan informasi untuk dipakai dalam merumuskan alternatif dan preferensi kebijakan yang dinyatakan secara komparatif, diramalkan dalam bahasa kuantitatif dan kualitatif sebagai landasan atau penuntun dalam pengambilan keputusan kebijakan.

(2)              Analisis Kebijakan Retrospektif adalah sebagai penciptaan dan transformasi informasi sesudah aksi kebijakan dilakukan. Terdapat 3 tipe analis berdasarkan kegiatan yang dikembangkan oleh kelompok analis ini yakni analis yang berorientasi pada disiplin, analis yang berorientasi pada masalah dan analis yang berorientasi pada aplikasi. Tentu saja ketiga tipe analisis retrospektif ini terdapat kelebihan dan kelemahan

(3)              Analisis Kebijakan Yang terintegrasi merupakan bentuk analisis yang mengkombinasikan gaya operasi para praktisi yang menaruh perhatian pada penciptaan dan transformasi informasi sebelum dan sesudah tindakan kebijakan diambil. Analisis kebijakan yang terintegrasi tidak hanya mengharuskan para analis untuk mengkaitkan tahap penyelidikan retrospektif dan perspektif, tetapi juga menuntut para analis untuk terus menerus menghasilkan dan mentransformasikan informasi setiap saat.

Analisis kebijakan adalah penting karena bisa membantu seorang pembuat keputusan dengan memberikan informasi yang diperoleh melalui penelitian dan analisis, memisahkan dan mengklarifikasi persoalan mengungkap ketidakcocokan antara tujuan dan realisasinya, memberikan alternatif-alternatif baru dan mengusulkan cara-cara atau ide-ide untuk merealisasikannya. Dengan demikian diharapkan hasil analisis kebijakan dapat meningkatkan kualitas kebijakan publik.

Elemen-elemen Penting dalam Analisis Kebijakan Publik

Dalam melaksanakan analisis kebijakan publik, analis haruslah memahami elemen-elemen dasar yang diperlukan ketika melakukan analisis kebijakan publik. Terdapat lima elemen penting yang harus dipertimbangkan secara logis dalam menangani masalah publik, yakni :

a.      Tujuan

Tujuan adalah apa yang ingin dicapai oleh pembuat kebijakan dalam memecahkan masalah-masalah publik. Tugas yang seringkali paling sulit bagi analis adalah mengungkapkan  apakah  tujuan dari kebijakan publik tersebut.

b.      Alternatif-Alternatif

Alternatif-alternatif adalah pilihan-pilihan tindakan atau cara-cara yang tersedia bagi pembuat kebijakan yang  diharapkan tujuan dapat tercapai. Alternatif-alternatif bisa berupa kebijakan-kebijakan, strategi-strategi atau tindakan-tindakan.

c.       Dampak

Alternatif-alternatif sebagai suatu cara memecahkan masalah  mempunyai implikasi serangkaian konsekuensi tertentu. Dampak ini berhubungan dengan alternatif , beberapa diantaranya bersifat positif terhadap pencapaian tujuan,  yang lain dapat bersifat negatif misalnya tingginya biaya, dan merupakan hal-hal yang ingin dihindari atau diminimalisir oleh pembuat keputusan.

d.      Kriteria

Kriteria adalah suatu standar untuk menyusun  alternatif-alternatif sesuai prioritas yang paling diinginkan. Kriteria merupakan cara menghubungkan tujuan-tujuan, alternatif-alternatif dan dampak-dampak.

e.       Model

Model-model kebijakan (yang digunakan untuk meramalkan dampak suatu pilihan atau alternatif) biasanya merupakan struktur matematis yang dibantu dengan program komputer, dan banyak juga diantaranya menggunakan model mental sederhana, digunakan sepanjang proses analisis untuk mendefinisikan lingkup permasalahan, mengukur pencapaian suatu tujuan, menampilkan hasil dan dimanapun analisis membuat sebuah keputusan.

Apa Manfaat Analisis Kebijakan Publik?

Apabila kita cermati pemberitaan di berbagai media massa, masih banyak kebijakan publik yang tidak mencapai tujuan, artinya kebijakan itu telah gagal dan tidak sesuai dengan keinginan publik. Kemungkinan kegagalan tersebut disebabkan oleh banyak faktor, misalnya; permasalahan publik yang rumit, pembuat kebijakan tidak mengetahui apa keinginan publik, bias dengan tujuan-tujuan pribadi atau mungkin pelaksana kebijakan tidak memahami tujuan kebijakan, dan sebagainya.

Indikasi kegagalan dari sebuah kebijakan dapat dilihat misalnya dengan banyaknya keluhan-keluhan masyarakat baik secara langsung melalui demonstrasi maupun dengan menggunakan media massa. Kegagalan kebijakan publik dengan berbagai alasan tersebut diatas sebenarnya dapat dikurangi jika kebijakan tersebut didahului dengan kajian yang komprehensif tentang isue kebijakan, dalam hal ini yang dimaksud adalah analisis kebijakan publik.

Lasswell dalam Dunn (2000) yang menyatakan bahwa Analisis Kebijakan merupakan aktivitas menciptakan pengetahuan tentang dan dalam proses pembuatan kebijakan. Dalam menciptakan pengetahuan tentang proses pembuatan kebijakan analisis meneliti sebab, akibat dan kinerja kebijakan dan program publik. Jika pengetahuan tentang kebijakan dikaitkan dengan pengetahuan dalam proses kebijakan, anggota-anggota badan eksekutif, legislatif dan yudikatif, bersama dengan warga negara yang memiliki peranan dalam pembuatan kebijakan publik, dapat menggunakan hasil-hasil analisis kebijakan untuk memperbaiki proses pembuatan kebijakan dan kinerjanya. Karena efektifitas pembuatan kebijakan tergantung pada akses terhadap informasi yang tersedia, komunikasi dan penggunaan analisis kebijakan menjadi penting sekali dalam praktek dan teori pembuatan kebijakan publik.

Analisis kebijakan akan sangat membantu menghindarkan suatu kebijakan yang yang hanya memakai pertimbangan sempit semata atau pertimbangan kekuasaan semata. Sebagaimana diketahui pertimbangan yang ilmiah, rasional dan obyektif dalam  pembuatan kebijakan publik sangat sulit dan membutuhkan waktu yang lama, dalam praktiknya aspek politik masih  sangat mewarnai dalam pembuatan kebijakan publik baik di pemerintah pusat maupun daerah. Dengan analisis kebijakan diharapkan dapat menghindari keadaan ini, karena analisis kebijakan memberikan  informasi dan argumen yang lebih komprehensif dan dapat diterima publik.

Bagaimana melakukan  Analisis Kebijakan Publik?

Untuk melakukan analisis kebijakan publik, terlebih dahulu harus memahami proses kebijakan selanjutnya mengikuti langkah-langkah dalam analisis kebijakan publik.

1. Proses analisis kebijakan publik

Proses kebijakan baru dimulai ketika para pelaku kebijakan mulai sadar bahwa adanya situasi permasalahan, yaitu situasi yang dirasakan adanya kesulitan atau kekecewaan dalam perumusan kebutuhan, nilai dan kesempatan( Ackoff dalam Dunn,2000:121)

Proses kebijakan baru dimulai ketika para

Quade (1988-48), mengemukakan adanya  proses analisis kebijakan sebagai berikut :

·         Formulation   :  clarifying and constraining the problem and determining the obyectives.

·         Search             :  identifying, designing and screening the alternatives

·         Forecasting     :  predicting the future environment or operational context

·         Modeling         :  building and using models to determine the impact

·         Evaluating      :  comparing and ranking the alternatives

Langkah atau tahapan dalam analisis kebijakan menurut pendapat Mustopadidjaja (2000-15) disebutkan terdapat tujuh langkah, yakni :

(a)Pengkajian persoalan,

 (b)penentuan tujuan,

(c)Perumusan alternatif,

(d)Penyusunan model,

 (e)Penentuan kriteria,

(f)Penilaian alternatif, dan

 (g)Perumusan rekomendasi.

Sebagaimana maksud dilaksanakannya analisis kebijakan publik, bahwa dapat memberikan nasehat atau rekomendasi kebijakan pada penentu kebijakan maka muara dari kegiatan analisis kebijakan adalah berupa rumusan rekomendasi kebijakan yang diberikan kepada pembuat kebijakan.

Dunn (2000-21) berpendapat bahwa metodologi analisis kebijakan menggabungkan lima prosedur umum yang lazim dipakai dalam pemecahan masalah manusia: definisi, prediksi, preskripsi, deskripsi, dan evaluasi. Dalam analisis kebijakan prosedur-prosedur tersebut memperoleh nama-nama khusus, yakni :

a.       Perumusan masalah (definisi) menghasilkan informasi mengenai kondisi-kondisi yang menimbulkan masalah kebijakan

b.      Peramalan (prediksi) menyediakan informasi mengenai konsekuensi di masa mendatang dari penerapan alternatif kebijakan.

c.       Rekomendasi (preskripsi) menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan relatif dari konsekuensi di masa depan dari suatu pemecahan masalah.

d.      Pemantauan (deskripsi), menghasilkan informasi tentang konsekuensi sekarang dan masa lalu dari diterapkannya alternatif kebijakan.

e.       Evaluasi, yang mempunyai nama sama dengan yang dipakai dalam bahasa sehari-hari, menyediakan informasi mengenai nilai atau kegunaan dari konsekuensi pemecahan atau pengatasan masalah.

Gambar 1.

Analisis Kebijakan yang Berorientasi pada Masalah

 

Sumber: Dunn, 2000:208

Dunn menyatakan bahwa metodologi analisis kebijakan menyediakan informasi yang berguna untuk menjawab lima macam pertanyaan:

1.      Apa hakekat permasalahan?

2.      Kebijakan apa yang sedang atau pernah dibuat untuk mengatasi masalah dan apa hasilnya?

3.      Seberapa bermakna hasil tersebut dalam memecahkan masalah?

4.      Alternatif kebijakan apa yang tersedia untuk menjawab masalah ?,dan

5.      Hasil apa yang dapat diharapkan?

Jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tersebut membuahkan informasi tentang masalah kebijakan, masa depan kebijakan, aksi kebijakan, hasil kebijakan dan kinerja kebijakan. Sehingga hubungan antara analisis kebijakan dengan tipe-tipe informasi yang relevan tergambar dalam bagan di atas.

Sedangkan pakar kebijakan publik dari Australia Bridgman and Davis (2000, 49) mengemukakan bahwa analisis kebijakan publik berupa sebuah proses kegiatan yang tidak berhenti dari perumusan masalah, penentuan tujuan dan sasaran, identifikasi parameter pencapaian tujuan, pencarian alternatif dan usulan kebijakan.  Digambarkan dalam bagan berikut ini :

Skema  2.

Proses Analisis Kebijakan

 

Sumber: Bridgman & Davis (2000)

2.      Langkah-Langkah Analisis Kebijakan Publik

Dalam analisis kebijakan publik paling tidak meliputi tujuh  langkah dasar. Ke tujuh langkah tersebut adalah: (a) formulasi masalah kebijakan; (b) formulasi tujuan; (c) Penentuan Kriteria; (d) Perumusan Alternatif; (e) Pembuatan Model; (f) Menguji Alternatif; (g)  rekomendasi kebijakan.

a.      Formulasi Masalah Kebijakan

Untuk dapat mengkaji sesuatu masalah publik diperlukan teori, informasi dan metodologi yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Sehingga identifikasi masalah akan tepat dan akurat, selanjutnya dikembangkan menjadi policy question yang diangkat dari policy issues tertentu.

Teori dan metode  yang diperlukan dalam tahapan ini adalah metode penelitian termasuk evaluation research, metode kuantitatif, dan teori-teori yang relevan dengan substansi persoalan yang dihadapi, serta informasi mengenai permasalahan yang sedang dilakukan studi.

b. Perumusan Tujuan

Suatu kebijakan selalu mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah publik. Analis kebijakan harus dapat merumuskan tujuan-tujuan tersebut secara jelas, realistis dan terukur. Jelas, maksudnya mudah dipahami, realistis maksudnya sesuai dengan nilai-nilai filsafat dan terukur maksudnya sejauh mungkin bisa diperhitungkan secara nyata, atau dapat diuraikan menurut ukuran atau satuan-satuan tertentu.

b.      Penentuan Kriteria

Analisis memerlukan kriteria yang jelas dan konsisten untuk menilai alternatif-alternatif. Hal-hal yang sifatnya pragmatis memang diperlukan seperti ekonomi (efisiensi, dsb) politik (konsensus antar stakeholders, dsb), administratif ( kemungkinan efektivitas, dsb) namun tidak kalah penting juga hal-hal yang menyangkut nilai-nilai abstrak yang fundamental seperti etika dan falsafah (equity, equality, dsb).

c.       Penyusunan Model

Model adalah abstraksi dari dunia nyata, dapat pula didefinisikan sebagai gambaran sederhana dari realitas permasalahan yang kompleks sifatnya. Model dapat dituangkan dalam berbagai bentuk yang dapat digolongkan sebagai berikut: Skematik model ( contoh: flow chart), fisikal model (contoh: miniatur), game model (contoh: latihan pemadam kebakaran), simbolik model (contoh: rumus matematik). Manfaat model dalam analisis kebijakan publik adalah mempermudah deskripsi persoalan secara struktural, membantu dalam melakukan prediksi akibat-akibat yang timbul dari ada atau tidaknya perubahan-perubahan dalam faktor penyebab. Dengan demikian model merupakan alat bantu yang baik dalam perumusandan penentuan solusi, atau dalam perumusan tujuan dan pengembangan serta penentuan pilihan alternatif kebijakan.

d.      Pengembangan Alternatif

Alternatif adalah sejumlah alat atau cara-cara yang dapat dipergunakan untuk mencapai, langsung ataupun tak langsung sejumlah tujuan yang telah ditentukan.

Alternatif-alternatif kebijakan dapat muncul dalam pikiran seseorang karena beberapa hal: (1) Berdasarkan pengamatan terhadap kebijakan yang telah ada. (2) Dengan melakukan semacam analogi dari suatu kebijakan dalam sesuatu bidang dan dicoba menerapkannya dalam bidang yang tengah dikaji, (3) merupakan hasil pengkajian darin persoalan tertentu.

e.       Penilaian Alternatif Kebijakan

Alternatif-alternatif yang ada perlu dinilai berdasarkan kriteria sebagaimana yang dimaksud pada langkah ketiga. Tujuan penilaian adalah mendapatkan gambaran lebih jauh mengenai tingkat efektivitas dan fisibilitas tiap alternatif dalam pencapaian tujuan, sehingga diperoleh kesimpulan mengenai alternatif mana yang paling layak , efektif dan efisien. Perlu juga menjadi perhatian bahwa, mungkin suatu alternatif secara ekonomis menguntungkan, secara administrasi bisa dilaksanakan tetapi bertentangan dengan nilai-nilai sosial atau bahkan mempunyai dampak negatif kepada lingkungan. Maka untuk gejala seperti ini perlu penilaian etika dan falsafah atau pertimbangan lainnya yang mungkin diperlukan untuk bisa menilai secara lebih obyektif.

f.       Rumuskan Rekomendasi

Penilaian atas alternatif-alternatif akan memberikan gambaran tentang sebuah pilihan alternatif yang tepat untuk mencapai tujuan-kebijakan publik. Tugas analis kebijakan publik pada langkah terakhir ini adalah merumuskan rekomendasi mengenai alternatif yang diperhitungkan dapat mencapai tujuan secara optimum. Rekomendasi dapat satu atau beberapa alternatif, dengan argumentasi yang lengkap dari berbagai faktor penilaian tersebut. Dalam rekomendasi ini sebaiknya dikemukakan strategi pelaksanaan dari alternatif kebijakan  yang yang disodorkan kepada pembuat kebijakan publik.

PENUTUP

Analisis kebijakan Publik akan sangat membantu menghindarkan suatu kebijakan yang yang hanya memakai pertimbangan sempit semata atau pertimbangan kekuasaan semata Dengan analisis kebijakan diharapkan dapat menghindari kegagalan dalam implementasinya, karena analisis kebijakan memberikan  informasi dan argumen yang lebih komprehensif dan dapat diterima publik.

Analisis kebijakan publik  seharusnya dilakukan  oleh badan independen di luar birokrasi pemerintahan, sehingga akan menghasilkan  analisis kebijakan publik yang bebas nilai ataupun kepentingan. Analisis kebijakan publik dapat dilakukan oleh biro konsultasi manajemen publik, kalangan akademisi dari berbagai perguruan tinggi , ataupun dari lembaga-lembaga penelitian lainnya. Untuk melakukan analisis kebijakan publik, terlebih dahulu harus memahami proses kebijakan selanjutnya mengikuti langkah-langkah dalam analisis kebijakan publik.

Seorang analis kebijakan publik akan memposisikan ilmunya sebagai sesuatu yang bebas nilai, analis bekerja atas kepentingan publik,  tanpa ada pengaruh kepentingan-kepentingan politik ataupun golongan. Jadi seorang analis dapat mengambil posisi netral dalam memperjuangkan kebijakan publik yang lebih baik dalam rangka menyelasaikan persoalan-persoalan yang dihadapi oleh masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Bridgman, Peter and Davis, Glyn. 2000. The Australian Policy Handbook. Australia: Allen & Unwin.

Dunn, William N. 2000. Analisis Kebijakan Publik. Edisi Kedua. Yogyakarta: Terjemahan Samodra Wibawa dkk. Gajah Mada University Press.

Mustopadidjaja. 2000. Manajemen Proses Kebijakan. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara

Quade, E.S. 1984. Analysis for Public Decisions. New York: The Rand Corporation.

Patton, Carl V. And Sawicki, David S. 1986. Basic Method of Policy Analysis and Planning. New Jersey : Prentice Hall.

Weimer, David L. And Vining, Aidan R. 1998. Policy Analysis Concepts and Practice. New Jersey: Prentice Hall.